HistorySejarah

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 tercermin cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu berupaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Di dalam pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan pula bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Guna mewujudkan cita-cita tersebut, khususnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional serta Peraturan Pemerintah No. 60 dan  61 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Demikian pula Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menyebutkan pula bahwa pengadaan tenaga kesehatan diselenggarakan melalui pendidikan. Tujuan pendidikan tinggi adalah ; 1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian. 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Laporan Menteri Kesehatan pada RAKERNAS 2006 menyatakan bahwa Human Development Index (HDI) Indonesia menempati urutan ke 110 dari 177 negara. Peringkat ini masih 2 tingkat di bawah Vietnam tetapi satu tingkat di atas Uzbekistan. Hal ini sesungguhnya menunjukkan betapa riskan keberadaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia.

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan kunci utama memasuki era persaingan global yang sebenarnya telah terjadi, meskipun pelaksanaan AFTA yang menandai terbukanya pasar bebas akan dimulai pada tahun 2010. Dua hal yang menjadi dasar kualitas sumber daya manusia adalah kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan dari sumber daya manusia tersebut. Kualitas kesehatan, tidak hanya berpengaruh terhadap sumber daya manusia bidang kesehatan, akan tetapi juga kualitas sumber daya manusia bidang yang lain. Salah satu mata rantai dari upaya peningkatan kualitas kesehatan adalah tersedianya sumber daya manusia bidang kesehatan, termasuk kesehatan gigi dan mulut yang didalamnya adalah dokter gigi, yang mempunyai kemampuan profesi yang baik, mampu menerapkan dan juga sekaligus mengembangkan ilmu yang dimilikinya serta mempunyai dedikasi dan moral yang tinggi dalam upaya ikut mensejahterakan kehidupan umat manusia.

Berbagai cara dapat ditempuh untuk mencapai derajat kesehatan penduduk yang diinginkan, salah satu diantaranya adalah penyediaan tenaga dokter gigi dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Pada saat ini perbandingan antara jumlah penduduk dengan dokter gigi di Indonesia masih berkisar antara 1 dokter gigi per 17.000 penduduk. Sedangkan untuk wilayah Malang Raya perbandingannya 1 dokter gigi per 14.000 penduduk. Pada tahun 2000 di Philipina rasio dokter gigi dengan penduduk 1:4.850, di Singapura 1:3.500 dan di Jepang 1:1.472. Dari sejumlah literatur dikatakan bahwa seorang dokter gigi dapat bekerja ideal apabila rasio dokter gigi : populasi sebesar 1:1.000, tentunya dengan asumsi penyebarannya seiring dengan proporsi jumlah penduduk di daerah tertentu. Produksi lulusan dokter gigi dihasilkan dari 12 (dua belas) FKG ; sedangkan ada 5 (lima) Program Studi Dokter Gigi yang relatif masih baru belum menghasilkan lulusan. Rata-rata lulusan per tahun relatif masih sedikit yaitu sekitar 800 dokter gigi. Dengan demikian, secara kuantitatif masih banyak dibutuhkan tenaga dokter gigi untuk melayani pelayanan kesehatan gigi masyarakat. Adanya sejumlah dokter gigi yang belum tersalurkan bukanlah merupakan indokator yang mencerminkan tentang adanya kelebihan tenaga dokter gigi yang dibutuhkan di Indonesia. Hal ini terjadi sebagai akibat ketidakmampuan dalam mendistribusikan tenaga yang tersedia oleh adanya berbagai sebab.

Banyaknya siswa yang berminat mengikuti pendidikan dokter gigi di Indonesia yaitu sebesar 5636 siswa yang diterima hanya 494 (8,76%) dan di Jawa Timur sebesar 2096 siswa yang diterima hanya 195 (9,3%). Berdasarkan hasil survey terhadap siswa SMA jurusan IPA di Malang diperoleh gambaran peminat program pendidikan dokter gigi sebanyak 22,4%. Dengan demikian peluang untuk membuka program studi kedokteran gigi di Malang masih sangat diperlukan, dan sekaligus untuk memperkecil rasio dokter gigi dengan penduduk di Indonesia dan khususnya di Malang yang mempunyai rasio 1 dokter gigi per 14.000 penduduk. Apabila rasio dokter gigi dengan penduduk di Indonesia tetap 1:17.000, maka Indonesia tidak akan mungki berperan di pasar bidang kesehatan gigi/mulut yang terbuka di negara ASEAN dan bahkan mungkin hanya akan menjadi pasar yang diperebutkan oleh tenaga kesehatan gigi/mulut dari negara luar. Dengan demikian di samping adanya masalah kuantitas yang secara absolut masih diperlukan adanya penambahan jumlah dokter gigi, juga perlu adanya suatu program pembenahan dalam proses pendidikan untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan jumlah penerimaan dari masing-masing fakultas yang telah ada saat ini dan disertai dengan perbaikan proses pembelajaran. Suatu hal yang sangat sulit dilaksanakan, mengingat keterbatasan sarana/prasarana dan sumber daya manusia yang ada pada masing-masing institusi yang telah ada.

Hal lain yang mungkin dilakukan adalah dengan menambah jumlah pusat pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan peluang yang timbul dari adanya deregulasi perundang-undangan melalui suatu proses persiapan yang baik, tidak hanya dalam segi persiapan perangkat keras maupun perangkat lunak, namun juga persiapan yang matang untuk sumber daya manusia yang akan mengkelolanya, guna memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan.

Dengan adanya Undang-undang No. 22 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka diperkirakan pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur akan meningkat secara bermakna. Di sisi lain Jawa Timur merupakan daerah yang secara geografis menempati posisi strategis sehingga sangat mungkin dikembangkan sebagai pusat kegiatan baik industri, perdagangan maupun pendidikan untuk daerah Indonesia barat dan timur serta negara di sekitarnya. Peningkatan sumber daya manusia dicapai melalui peningkatan kesempatan belajar bagi masyarakat dengan menyediakan sarana/prasarana pendidikan yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan, peningkatan kualitas pendidikan serta perbaikan proses pendidikan, termasuk dalam hal ini fasilitas program dokter gigi.

Angka pertambahan jumlah penduduk setiap tahun Jawa Timur diperkirakan akan terus bertambah dan memerlukan peningkatan fasilitas di segala bidang termasuk fasilitas pendidikan mencapai kualitas sumber daya manusia sesuai yang diinginkan. Kota Malang yang selama ini terkenal sebagai kota pendidikan di Jawa Timur khususnya dan Indonesia secara umum justru sampai saat ini belum mempunyai sarana pendidikan dokter gigi. Hal ini merupakan peluang yang baik bagi Universitas Brawijaya untuk menyelenggarakan program studi pendidikan dokter gigi.

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di Malang yang nantinya akan mengelola Program Studi Kedokteran Gigi telah banyak memiliki sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana/prasarana dimungkinkan terjadinya satu resources sharing dengan Program Studi Kedokteran Gigi yang akan diusulkan, serta adanya sumber daya yang ada di RSU. Dr. Saiful Anwar Malang, yang dapat dimanfaatkan bersama, akan sangat memudahkan persiapan yang dibutuhkan bagi Program Studi Kedokteran Gigi ini. Sumber daya manusia, sarana/prasarana yang terdapat di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya maupun RSU Dr. Saiful Anwar Malang, dukungan dan peran serta masyarakat, menunjukkan penyelenggaraan Program Studi Kedokteran Gigi sangat mungkin dilaksanakan di Kota Malang dengan memanfaatkan seluruh daya manusia dan sarana yang ada.

Berbagai langkah strategis diupayakan guna mengatasi kendala yang ada dalam mencapai terlaksananya pendidikan pada Program Studi Kedokteran Gigi dengan standar mutu yang ditetapkan.

Bertolak dari latar belakang tersebut diatas, Universitas Brawijaya diharapkan ikut berperan dalam mencukupi kebutuhan sumber daya manusia di bidang kesehatan, khususnya tenaga dokter gigi agar rasio dokter gigi dengan jumlah penduduk yang diharapkan semakin kecil.

Mengingat bahwa terdapat sumber daya yang dapat dimanfaatkan bersama Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, RSU Dr. Saiful Anwar, serta di jajaran Dinas Kesehatan yang lain sebagai tempat pendidikan dan tidak adanya pendidikan dokter gigi di Kota Malang, maka sangat mungkin Program Studi Kedokteran Gigi dapat dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya guna menghasilkan tenaga dokter gigi yang mampu menghadapi era global dengan kualitas dan kemandirian yang tinggi.

Dan dalam rangka pendirian program studi kedokteran gigi maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan ini datang dari Rumkit dr. Soepraoen Malang (melalui surat tertanggal 12 September 2007), Dinkes Kota Malang (13 September 2007), RS Kabupaten Malang (19 September 2007), RSU Dr. Saiful Anwar Malang (6 Oktober 2007), Ikatan Dokter Indonesia cabang Malang Raya (1 Nopember 2007) dan PDGI cabang Malang (12 Nopember 2007).

Pada tanggal 15 Mei 2008 Konsil Kedokteran Indonesia memberikan rekomendasi terhadap pembukaan prodi baru yaitu prodi pendidikan dokter gigi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dengan melakukan kunjungan dan meninjau keadaan lapang. Maka melalui SK Dirjen DIKTI No 2123/D/T/2008 tertanggal 11 Juli 2008 maka prodi pendidikan dokter gigi resmi didirikan.In the Act of 1945 reflected the ideals of Indonesian independence that seeks to protect all the people of Indonesia and the country of Indonesia to promote the general welfare, the intellectual life of the nation and participate in the establishment of a world order based on freedom, eternal peace, and social justice. In article 31 of Act of 1945 mentioned that every citizen is entitled to instruction.

In order to realize these ideals, especially in efforts to educating the nation, the government issued Law No. 20 of 2003 on the national education system and Government Regulation No. 60 and 61 of 1999 on Higher Education. Similarly, Law No. 23 of 1992 on the health of mention also that the provision of health workers organized through education. The purpose of higher education is; 1. Preparing students to become members of the community who have the ability and the academic or professional who can apply, develop and or enrich science, technology or the arts. 2. Develop and disseminate science, technology and the arts as well as seeking to use or to improve people’s lives and enrich the national culture.

Report of the Minister of Health at the National Meeting 2006 stated that the Human Development Index (HDI), Indonesia ranks 110 out of 177 countries. This ranking is still two levels below Vietnam but one level above Uzbekistan. It actually shows how risky the existence of human resources owned by Indonesia.

Minds of the people is the key to enter the era of global competition which has actually occurred, despite the implementation of AFTA, which marked the opening of the free market will begin in 2010. Two things on which the quality of human resources is the quality of the education and health of the human resources. The quality of health, not only affect human resources in health, but also the quality of the human resources field to another. One chain of health care quality improvement efforts is the availability of human resources in health, including oral health in which there is a dentist, a profession that has a good ability, able to apply and concurrently develop their knowledge and have dedication and moral high in an effort to join the welfare of human life.

Various ways can be adopted to achieve the desired degree of population health, one of which is the supply of dentists with sufficient quantity and quality. At this time the ratio between the number of people with a dentist in Indonesia ranges from 1 dentist per 17,000 population. As for the comparison Malang 1 dentist per 14,000 population. In 2000 in the Philippines ratio of dentists to population of 1: 4,850, in Singapore 1: 3500 and in Japan 1: 1,472. From some literature says that a dentist can work ideal if the ratio of dentists: population of 1: 1,000, of course, assuming distribution in proportion to the total population in a given area. Production of dentists graduating generated from twelve (12) Faculty of Dentistry; while there are five (5) Study Program Dentist relatively new yet produce graduates. On average graduates per year is still relatively small at around 800 dentists. Thus, quantitatively much needed energy dentists to serve the dental public health services. The existence of a number of dentists who have not been channeled not a indokator reflecting on the excess energy required dentist in Indonesia. This occurs as a result of the inability to distribute power provided by the presence of various causes.

The number of students who are interested in the education of dentists in Indonesia at 5636 students who received only 494 (8.76%) and in East Java in 2096 for students who received only 195 (9.3%). Based on the results of a survey of high school students majoring in science in Malang obtained a description of educational programs enthusiasts dentist as much as 22.4%. Thus, opportunities for open courses in Malang dentistry is still very necessary, and at the same time to minimize the ratio of dentists to population in Indonesia and especially in Malang that have a ratio of 1 dentist per 14,000 population. If the ratio of dentists to population in Indonesia is still 1: 17,000, then Indonesia would not possibly, play a role in the field of dental health market / open mouth in the ASEAN countries and may even only be contested by labor market healthy teeth / mouth from outside the country. Thus in addition to the quantity of matter in absolute terms still required the addition of the number of dentists, also needs to be a reform program in the educational process to achieve the desired quality. This can be achieved through an increase in the amount of revenues from each of our existing faculty and accompanied by the improvement of learning process. One thing that is very difficult to implement, given the limitations of facilities / infrastructure and human resources that exist in each of the existing institutions.

Another thing that might be done is to increase the number of education centers by leveraging existing resources and opportunities arising from deregulation legislation through a process of good preparation, not only in terms of the preparation of the hardware and software, but also the preparation for human resources will mengkelolanya, in order to meet the quality standards specified.

With the Law No. 22 of the Local Government and Law No. 25 on Fiscal Balance between Central and Regional Government, the estimated income of East Java will increase significantly. On the other side of East Java is an area that is geographically strategic position so it may well be developed as a center of industry, trade and education for the western and eastern regions of Indonesia and surrounding countries. Improvement of human resources is achieved through increased learning opportunities for the community by providing facilities / infrastructure that meets the quality standards of education set, improving the quality of education and the improvement of the educational process, including in this case the program facilities dentist.

Figure is the number of people each year in East Java is expected to continue to grow and require increased facilities in all fields including education achieve quality human resources as desired. Malang which is famous as the city of education in East Java, Indonesia in particular and in general it has yet to have a means of education a dentist. This is a good opportunity for UB to organize education courses dentist.

Faculty of Medicine, University of Brawijaya in Malang who will manage Dentistry Studies Program has many resources, both human resources and facilities / infrastructure enabled the sharing of resources with Dentistry study program to be proposed, as well as the available resources in the RSU . Dr Saiful Anwar Malang, which can be used together, will greatly facilitate the preparation needed for this study program Dentistry. Human resources, facilities / infrastructure contained in the UB School of Medicine and Hospital Dr Saiful Anwar, support and community participation, showing the implementation of Dentistry study program very likely be implemented in Malang by utilizing all human resources and existing facilities.

Various strategic measures pursued in order to overcome existing obstacles in achieving the implementation of education in Dentistry study program with defined quality standards.

Based on the background mentioned above, UB is expected to contribute to the sufficiency of human resources in the health sector, particularly the dentist so that the ratio of dentists to population is expected to be smaller.

Given that there are resources that can be utilized together with UB School of Medicine, Hospital Dr. Saiful Anwar, as well as in the ranks of the other Public Health Service as a place of education and lack of education of dentists in the city of Malang, it is very likely Dentistry Studies Program can be implemented at the UB School of Medicine in order to generate power that is able to face the dentist global era with the quality and independence is high.

And for the establishment of dentistry courses will require support from various parties. This support comes from Rumkit dr. Soepraoen Malang (by letter dated 12 September 2007), Malang City Health Office (13 September 2007), RS Malang (19 September 2007), Hospital Dr. Saiful Anwar (October 6, 2007), the Indonesian Medical Association branch Malang (1 November 2007) and PDGI Malang branch (12 November 2007).

On May 15, 2008 the Indonesian Medical Council gives recommendations on the opening of a new department of education department of the dentist that UB School of Medicine to conduct field visits and review the situation. Then through Directorate General of Higher Education Decree No. 2123 / D / T / 2008 dated July 11, 2008, the department of education was formally established dentist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *